BeritaBabel.co
PANGKALPINANG – DPRD Bangka Belitung telah menerima aspirasi dari dua kelompok berbeda terkait kritikan kinerja Pj Gubernur Babel Suganda Pandapotan Pasaribu.
Kelompok pertama, datang dari Bangka Belitung Peduli berisikan sejumlah tokoh presidium Babel, pada Senin (28/8/2023) lalu. Meminta DPRD Babel menyampaikan ke Kemendagri untuk mengevaluasi kinerja dan penempatan Pj Gubernur Babel.
Kelompok kedua, dari Sekretariat Bersama (Sekber) Ormas/OKP, LSM dan media Provinsi Bangka Belitung mendatangi kantor DPRD Babel, pada Senin (4/9/2023). Mereka berasal dari Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Babel, Laskar Merah Putih Babel, Topan RI Perwakilan Babel, Pemuda Batak Bersatu Babel, dan Forum Anak Negeri Serumpun Sebalai Babel.
Menyampaikan surat dan sejumlah petisi ke DPRD Babel, berkaitan dengan dukungan terhadap Pj Gubernur Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu, untuk terus menjalankan tugasnya secara baik di Provinsi Bangka Belitung.
Sejumlah tuntutan dari dua kelompok itu, dikatakan Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi telah menyampaikan dan meneruskan ke Kementerian Dalam Negeri.
“Sudah disampaikan (surat dari Bangka Belitung Peduli) ke Kemendagri. Nah masalah bagaimana kajian Kemendagri. Kami tidak mendapat info, belum. Yang kedua dari kawan-kawan Sekretariat Bersama (Sekber), besok (Kamis 7/9/2023) disampaikan Kemendagri,” kata Herman kepada Bangkapos.com, Rabu (6/9/2023).
Herman menjelaskan, terkait isi dari tuntutan tersebut, tidak dilakukan klarifikasi dan koordinasi dengan Pj Gubernur Babel. Karena mereka sepenuhnya menyerahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dapat mencermati.
“Tidak ada, dalam butir-butir itu, media juga membaca. Kami yakin dan percaya bahwa Kemendagri itu cermat, teliti, bijaksana. Sama dengan yang kedua ini, kami klarifikasi lagi, tidak juga. Kami menyampaikan itu tidak ditambahkan dan tidak dikurangkan, titik, koma dan apapun dari aspirasi yang masuk itu,” terang Herman.
Politikus PDI Perjuangan ini, menjelaskan DPRD Babel hanya menjalankan fungsi dan tugasnya dalam upaya menjembatani. Terkait sejumlah kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi berkaitan dengan Pj Gubernur Babel.
“Kami memberikan hak sepenuhnya ke Kemendagri untuk menilai. Baik itu dari Babel Peduli dan Sekber. Terkait aspirasi yang masuk, Kami menjalankn tugas, ketika kami diminta menjembatani untuk silaturahmi atau apalah, kami siap. Mari kita bersama-sama forkopimda tokoh masyarakat, pemuda, mari silaturahmi,” tutupnya. (**)
